Pajak Kendaraan Bermotor: Kontribusinya bagi Keuangan Daerah

Mengenal Lebih Dekat PKB

Jika kamu memiliki kendaraan bermotor, pasti sudah akrab dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tapi tahukah kamu bahwa PKB memiliki kontribusi paling besar bagi PAD APBD provinsi?

PKB bukan sekadar kewajiban tahunan, namun sebagai pondasi keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.

1. Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kita terhadap kendaraan bermotor.
Objeknya ialah kendaraan bermotor yang beroperasi di darat, baik itu roda dua, tiga, maupun roda empat.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2022, PKB dipungut oleh pemerintah provinsi.

2. Siapa Saja Wajib PKB?

Semua pemilik kendaraan bermotor, baik:

Kendaraan pribadi
Kendaraan dinas (swasta maupun pemerintah)
Angkutan umum (kecuali yang mendapat pembebasan PKB)

Masyarakat umum menjadi penyumbang terbesar PAD melalui pembayaran PKB setiap tahun.

3. Bagaimana Besaran PKB Dihitung?

Besaran PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan tarif pajak, dengan rincian:

Jenis Kendaraan	Tarif PKB	Keterangan
Kendaraan pertama	1,5%	Berdasarkan NJKB (nilai jual)
Kendaraan kedua dst	2% - 10%	Tarif progresif

Contoh:
Bila nilai jual kendaraan kamu Rp 150 juta → maka PKB = 1,5% x 150.000.000 = Rp 2.250.000

4. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi

PKB memiliki kontribusi sebagai salah satu penyumbang terbesar PAD provinsi, bahkan sering kali mencapai lebih dari 40% total PAD.

Fakta:

Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat merealisasikan penerimaan PKB senilai Rp 6,7 triliun – tertinggi di Indonesia.

5. Untuk apa Uang PKB Dibelanjakan?

Penerimaan PKB digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah yang diantaranya:

Perbaikan & pemeliharaan jalan dan jembatan
Subsidi bagi transportasi umum
Pembangunan jalan & jembatan
Operasional Dinas Perhubungan
Pembiayaan layanan Samsat digital

Setiap kamu membayar PKB, kamu turut berkontribusi bagi kemajuan pembangunan daerah.

6. Tantangan dalam Pungutan PKB

Tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah
Banyak pemilik kendaraan menunggak ataupun tidak memperpanjang STNK.
Data kendaraan tidak selalu mutakhir
Banyak kendaraan yang telah dijual namun melakukan balik nama kendaraan.
Pemahaman masyarakat relatif terbatas
Banyak yang menganggap PKB sebagai “beban” padahal merupakan kewajiban konstitusional warga negara.

7. Solusi & Inovasi Pemda

Samsat Drive Thru & Samsat Digital
Program pemutihan PKB dan diskon progresif
Sosialisasi manfaat pembayaran pajak daerah
Integrasi data kendaraan dengan data kependudukan+

Sumber:

1. UU No. 28 Tahun 2009
2. UU No. 1 Tahun 2022

Orang Dalam